MK Tolak Uji Formil UU TNI, Empat Hakim Minta Perbaikan dalam Dua Tahun

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menggugat uji formil UU TNI dengan alasan revisi undang-undang tersebut tidak transparan dan tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Mereka menilai pembahasan yang tertutup berpotensi melemahkan fungsi sipil dalam pengawasan TNI.

Meski putusan MK menolak uji formil, pandangan empat hakim yang berbeda menjadi catatan penting bagi pemerintah dan DPR.

Baca Juga: Bentrok dengan Polisi, Demonstran Tolak Revisi UU TNI di Malang Jadi Korban Kekerasan

Mereka menegaskan bahwa keterbukaan publik dan partisipasi masyarakat harus menjadi pijakan utama dalam proses pembentukan undang-undang.

(DP)