Polemik Dana APBN Ponpes Al Khoziny, Menkeu: Saya Baru Baca di Media, Belum Ada Proposal

WartaJatim.CO.ID - Polemik penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, terus bergulir.

Setelah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan kesiapannya menanggung proyek tersebut, kini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa belum ada pembicaraan resmi terkait penganggaran.

Dalam acara media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat 10 Oktober 2025, Menkeu Purbaya mengaku baru mengetahui rencana penggunaan dana APBN tersebut dari pemberitaan media.

“Terus untuk pondok pesantren, saya belum terima apa-apa. Saya baru baca di media aja katanya dibiayai APBN,” ujarnya.
“Saya belum tahu siapa yang propose dan seperti apa proposalnya, kita akan tunggu,” imbuhnya.

Baca Juga: Runtuhnya Ponpes Al-Khoziny: Pemerintah Siap Bangun Ulang Pakai Dana APBN, DPR Minta Kajian Ulang

PU Sebut Kasus Al Khoziny Sebagai Keadaan Darurat

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny akan ditangani langsung oleh pihaknya karena dianggap sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Meskipun biasanya pesantren berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), Dody menilai perlu tindakan cepat demi kepentingan sosial dan kemanusiaan.

“Kalau anggaran, Insya Allah cukup dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada bantuan dari swasta,” ujar Dody, Selasa 7 Oktober 2025. Kendati demikian, Dody mengakui belum ada perhitungan pasti soal jumlah dana yang akan digelontorkan.

“Belum, masih jauh itu. Sementara belum ya. Masih urusan polisi ya. Masih ada police line,” katanya di Jakarta.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Takziah ke Keluarga Korban Reruntuhan Ponpes Al Khoziny

Menurutnya, dana untuk perbaikan nantinya akan diambil dari anggaran pendidikan yang tersedia di Ditjen Perencanaan Strategis Kementerian PU. “Kita punya dana pendidikan, bisa digunakan untuk pendidikan Islam dan non-Islam, termasuk ponpes,” jelas Dody.

Kemenag Akui Banyak Pesantren Kekurangan Dana

Menanggapi wacana ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti bahwa sebagian besar pesantren memang menghadapi kendala anggaran. “Sekarang ini kita harus proaktif mencari anggaran. Di Kementerian Agama, 90 persen sekolah yang dikelola adalah swasta,” katanya.