DPR Sentil Menkeu Purbaya: Fokus ke Ekonomi, Kurangi Komentar soal Kementerian Lain

wartajatim.co.id - Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi perhatian publik. Setelah sempat disorot karena pernyataannya soal kebijakan lintas kementerian, kali ini kritik datang dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Dalam keterangan resmi di laman DPR RI pada Selasa (14/10/2025), Misbakhun menegaskan dukungannya terhadap arah kebijakan fiskal yang dijalankan Purbaya, namun meminta agar sang Menkeu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan publik terhadap kementerian lain.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dibangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun.

Baca Juga: ax Amnesty Jilid III Ditolak Menkeu Purbaya, Dinilai Bisa Rusak Sistem Pajak dan Dorong Ketidakjujuran

Menurutnya, sebagai menteri yang memegang kendali utama keuangan negara, Purbaya seharusnya memprioritaskan sinergi lintas lembaga.

Ia menyoroti pernyataan Purbaya yang sempat mengomentari dana tak terserap pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya tidak bisa serta-merta dialihkan tanpa koordinasi bersama DPR.

“Alokasi anggaran MBG memiliki dimensi politik tersendiri. Tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa pembahasan dengan DPR,” tegas Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun juga mengingatkan agar setiap perubahan besar seperti kenaikan defisit APBN perlu dikonsultasikan terlebih dahulu. Ia mencontohkan langkah Purbaya menaikkan defisit dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen tanpa koordinasi yang matang.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran ala Menkeu Purbaya vs Sri Mulyani: Dua Cara Berbeda Menuju Fiskal yang Stabil

“Kebijakan fiskal seharusnya dibicarakan lebih dulu. DPR punya fungsi pengawasan agar keputusan tidak terkesan sepihak,” tambahnya.

Meski demikian, politisi Partai Golkar itu menyatakan bahwa Komisi XI tetap mendukung arah kebijakan ekonomi yang dicanangkan Menkeu Purbaya.

Ia menilai langkah reformasi fiskal dan upaya memperkuat daya beli masyarakat merupakan hal positif, terutama jika disertai komunikasi yang efektif dengan DPR.

Terkait kebijakan pajak, Misbakhun menyarankan agar Purbaya menunda rencana kenaikan PPN, bahkan mempertimbangkan penurunan ke angka 10 hingga 8 persen demi menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Grup WA Aduan untuk Masyarakat, Bongkar Oknum Pajak dan Bea Cukai Nakal!