Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati KUA-PPAS APBD 2026 untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kota

Jika proyek dilakukan hingga 2030, biaya bisa membengkak hingga Rp150 miliar, sedangkan jika dilaksanakan langsung pada 2026, total anggaran hanya Rp100 miliar.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ultimatum BGN: Anggaran MBG Tak Terserap Oktober Akan Ditarik, Presiden Prabowo Restui

"Murah mana dengan dilakukan di tahun 2026 secara langsung dan bayarnya nyicil lewat tahun-tahun tadi, selisih Rp50 miliar, lebih murah dilakukan dengan tahun 2026," tegasnya.

Selain efisiensi pembiayaan, strategi percepatan pembangunan juga diyakini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai contoh, bila pembangunan jalan lebih cepat selesai, maka Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan potensi pajak lainnya di sekitar lokasi akan ikut meningkat.

Baca Juga: Pabrik Narkoba di Apartemen Bekasi Terbongkar, Polisi Amankan 21 Kg Tembakau Sintetis Senilai Rp21 Miliar

"Lompatan kita di tahun 2028 itu naiknya sekitar Rp500 miliar. Maka kalau kita tidak melakukan percepatan, satu, lebih mahal. Yang kedua, tidak ada lompatan terkait dengan PAD kita," jelasnya.

Pemkot Surabaya memastikan bahwa skema pembiayaan alternatif ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bahkan, Wali Kota Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyebut dirinya diminta untuk membagikan strategi ini kepada pemerintah kota lain agar bisa diterapkan tanpa memberatkan keuangan daerah ataupun bergantung pada masa jabatan kepala daerah.

Baca Juga: Misteri Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Bongkar Fakta Janggal dan Minta Kasus Ditangani Bareskrim Polri

Dengan adanya percepatan pembangunan ini, Pemkot Surabaya optimistis target pembangunan strategis dapat segera diwujudkan.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memberi efisiensi pembiayaan, tetapi juga menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi daerah di tahun-tahun mendatang. (gha)