“Pada intinya, mekanisme COD ini saya rasa juga perlu ditinjau kembali,” tutup Abdul Hakim.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Perdagangan belum memberikan pernyataan resmi terkait usulan tersebut. Namun, sejumlah pihak berharap langkah konkret segera diambil untuk menekan potensi konflik di tengah masyarakat digital yang kian berkembang.
(FH)
Artikel Terkait
Desakan Pensiunan Pos Direspons DPR, Aturan Direksi Soal Pemotongan Hak Pensiun Diminta Dibatalkan
Siap-siap! DPR Gelar RDPU Revisi KUHAP Mulai Juni, Mahasiswa dan Ahli Hukum Turun Tangan untuk Perbaikan Besar
DPR Tolak Wacana Pemangkasan 50 Persen Kuota Haji Indonesia Tahun 2026
Ucapan Fadli Zon tentang Pemerkosaan Massal Mei '98 Tuai Kecaman, DPR Jadwalkan Pemanggilan Resmi
DPR Soroti Menu MBG yang Masih Bahan Mentah: Dinilai Mirip Program Sembako dan Bentuk Pengalihan Tanggung Jawab
DPR Dukung Agnez Mo Soal Tuntutan Royalti Lagu Bilang Saja, Putusan Denda Rp1,5 Miliar Dinilai Langgar UU