WartaJatim.CO.ID - Gerakan donasi seribu rupiah per hari yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menjadi sorotan publik.
Program yang dikemas dengan nama “Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu)” itu disebut berlandaskan semangat gotong royong, namun kehadirannya menimbulkan tanya di tengah meningkatnya belanja daerah yang mencapai Rp31 triliun.
Program yang resmi dituangkan dalam Surat Edaran Pemprov Jawa Barat tertanggal 1 Oktober 2025 ini mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), pelajar, dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dengan menyisihkan Rp1.000 per hari.
Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan dan kesehatan warga yang sifatnya mendesak.
Pemerintah menyebut, inisiatif ini bersifat sukarela dan terbuka, sebagai bentuk kesetiakawanan sosial antarwarga Jawa Barat.
Pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing wilayah, dengan janji bahwa laporan keuangan akan dipublikasikan secara transparan melalui portal layanan publik.
Namun di tengah niat baik tersebut, publik menyoroti paradoks fiskal yang muncul.
Di saat masyarakat diajak berderma harian, anggaran belanja pemerintah daerah justru meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Tak sedikit pihak mempertanyakan mengapa beban solidaritas sosial seolah kembali ditumpukan pada rakyat kecil.
Belanja Daerah Naik, Pendapatan Jadi Tantangan
Dari data resmi Pemprov Jabar, APBD 2025 mengalami kenaikan tajam dengan total nilai mencapai Rp31 triliun.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa peningkatan terbesar terjadi pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Artikel Terkait
Bupati Abdul Hamid Wahid Sampaikan Nota Penjelasan Perubahan APBD 2025 di Rapat Paripurna DPRD Bondowoso
DPRD Bondowoso Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan APBD 2025, Pemkab Fokus Genjot PAD Lewat Pajak dan Retribusi
Pemkab Bondowoso Apresiasi Dukungan DPRD untuk Perubahan APBD 2025 Demi Peningkatan Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan Rakyat
Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati KUA-PPAS APBD 2026 untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kota
Bupati Lamongan Sampaikan Nota Pengantar APBD 2026 untuk Pendidikan, Kesehatan, dan UMKM