Geger Larangan Study Tour oleh Dedi Mulyadi! Orang Tua Tertekan, Gubernur Jawa Barat Bongkar Praktik Bank Emok

WartaJatim.CO.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (masyarakat mengenalnya dengan inisial KDM) baru-baru ini mengeluarkan larangan terhadap kegiatan study tour di sekolah-sekolah wilayahnya. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap keluhan sebagian orang tua siswa yang merasa terbebani secara finansial oleh kegiatan tersebut.

Dalam sebuah podcast bersama Deddy Corbuzier yang diunggah pada Senin, 4 Agustus 2025, KDM menjelaskan bahwa banyak orang tua siswa datang mengeluh secara langsung kepadanya.

Ia menceritakan, “Banyak orang yang hari ini bertemu saya, pasti ceritanya ‘Kenapa ibu kelihatan sangat susah, kenapa sedih ketemu saya,’” ungkapnya.

Menurut KDM, sejumlah orang tua menyampaikan bahwa anak mereka diwajibkan mengikuti study tour dengan total biaya yang mencapai Rp 4 juta. Ia menirukan, “Anak saya itu harus study tour, ongkosnya Rp 2,5 juta terus nanti bekal Rp 1,5 juta, total Rp 4 juta. Gede lho itu.”

Baca Juga: Dedi Mulyadi Geram! Pungutan di MAN 1 Cianjur Dinilai Bebani Orang Tua, Ini Tanggapan Tegasnya

KDM juga membahas tentang praktik meminjam uang di lembaga keuangan informal yang ia sebut sebagai “Bank Emok”. Ia menjelaskan, “Bank Emok itu adalah bank yang ada di desa, rentenir, terorganisir dengan baik, terkelola dengan baik, tidak (legal) tapi berkeliaran bebas.”

Menurut Gubernur, keberadaan bank ini justru merugikan masyarakat dan negara karena tidak membayar pajak dan menerapkan bunga yang sangat tinggi.

Kebijakan larangan study tour dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra yang menjadi bagian dari instrumen kebijakan “9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.”

Salah satu poinnya secara eksplisit melarang kegiatan wisata biasa yang disebut study tour karena dianggap menambah beban ekonomi orang tua.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Siap Diperiksa Polisi Gara-Gara Pesta Rakyat Garut: Semua Sama di Depan Hukum, Termasuk Anaknya!

Sebagai pengganti, pemerintah daerah menawarkan ragam kegiatan edukatif alternatif. Di antaranya adalah mengembangkan proyek pengelolaan sampah mandiri di lingkungan sekolah, praktik pertanian, peternakan, budidaya perikanan, serta pengembangan usaha dan industri ringan.

Ide ini dimaksudkan agar siswa tetap memperoleh pengalaman belajar yang bermakna tanpa menimbulkan beban biaya tinggi.

Dampak larangan ini mencakup sejumlah hal: