DPR Soroti Kasus Ammar Zoni, Minta Audit Total Sistem Keamanan Lapas

WartaJatim.CO.ID — Kasus dugaan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yang menyeret aktor sekaligus narapidana Ammar Zoni kembali menuai kritik keras dari parlemen.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menilai kasus tersebut mencerminkan bobroknya sistem pengawasan di lapas yang sudah berlangsung lama.

“Kasus ini bisa jadi puncak gunung es dari praktik peredaran narkoba di dalam lapas,” ujar Yanuar dalam keterangan resmi, Sabtu (11/10/2025). “Ini sangat memprihatinkan dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan kita.”

Baca Juga: Heboh Dana Reses DPR RI Rp702 Juta! Pimpinan Dewan Klarifikasi, Publik Tetap Curiga

Yanuar menegaskan bahwa praktik jaringan narkoba yang melibatkan narapidana, oknum petugas, hingga pihak luar harus diberantas secara menyeluruh.

“Penegakan hukum harus tegas. Jangan hanya menyasar pelaku di lapangan, tapi juga bongkar jaringannya, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Desak Reformasi Total Lapas

Menurut Yanuar, kasus Ammar Zoni menjadi alarm keras bagi pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera melakukan reformasi total sistem pemasyarakatan.

Baca Juga: DPR Soroti Program Makan Bergizi Gratis: Belum Tepat Sasaran, Cucu Mahfud MD Jadi Korban

Selama ini, lapas masih menjadi titik rawan praktik ilegal, mulai dari pungli, peredaran narkoba, hingga lemahnya pengawasan internal. “Lapas harus direformasi secara fundamental, baik dari sisi sistem, SDM, maupun tata kelola,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan lembaga pemasyarakatan bukan hanya diukur dari jumlah napi yang dibina, tetapi juga seberapa bersih sistemnya dari praktik kejahatan.

Minta Audit Nasional Sistem Keamanan

Yanuar juga mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan dan pengawasan di seluruh lapas di Indonesia. Ia menilai perlu penerapan teknologi pemantauan modern untuk menutup celah praktik ilegal di balik tembok penjara.

Baca Juga: Firnando Ganinduto Desak Reklamasi Tambang BUMN Transparan, Komisi VI DPR RI Siap Lakukan Pengawasan Langsung