“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi Rp4,9 triliun dari APBD murni yang hanya Rp2,1 triliun,” ujar Herman dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 23 September 2025.
Namun, di balik optimisme tersebut, tantangan pendapatan daerah ikut membayangi.
Pemerintah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp31 triliun, dengan andalan utama dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.
Menurut Herman, tren peningkatan kendaraan listrik justru menjadi tantangan baru
“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi agar pendapatan tidak menurun,” jelasnya.
Anggaran Besar, Ruang Fiskal Terbatas
Gubernur Dedi Mulyadi pun mengakui bahwa anggaran besar tak selalu berarti leluasa.
Ia menuturkan bahwa sebagian besar APBD Jabar terserap untuk membayar utang lama dan kewajiban warisan dari masa pemerintahan sebelumnya, seperti utang PEN, tunggakan BPJS, dan biaya operasional proyek besar.
Baca Juga: Viral Video Dedi Mulyadi Terbaring di RS! Publik Terkejut Setelah Tahu Fakta Klarifikasinya
“Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini. Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar,” ujar Dedi dalam pernyataannya di Bandung, 9 Juli 2025.
Kondisi inilah yang menurut Dedi menjadi latar belakang lahirnya gerakan donasi seribu rupiah per hari.
Ia menilai gotong royong masyarakat adalah energi sosial yang tidak bisa digantikan oleh angka-angka dalam APBD.
“Ini bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal kebersamaan membangun Jawa Barat,” ujarnya menegaskan.
Baca Juga: Muhammad Albarraa Pimpin Mojokerto Sabet Posisi Kedua Penghargaan Nama Rupabumi