WartaJatim.CO.ID – Polemik mengenai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut mengendap di bank kembali memanas. Kali ini, perdebatan terjadi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Isu bermula dari pernyataan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada 20 Oktober 2025, yang mengungkap adanya dana sekitar Rp4,1 triliun APBD yang belum terserap di perbankan.
Data tersebut, kata Purbaya, bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan juga sesuai dengan laporan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Dedi Mulyadi. Gubernur yang akrab disapa KDM ini menantang Menkeu untuk membuktikan kebenaran data tersebut. Ia bahkan berencana memanggil seluruh pejabat Pemprov Jawa Barat guna memastikan laporan keuangan yang dimaksud.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Sentil Daerah Soal APBD Tak Terserap, Minta Kurangi Ketimpangan Ekonomi Jawa Sentris
“Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi mereka itu berkata jujur data dan fakta atau berbohong,” tegas Dedi dalam keterangannya pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Ia juga menuturkan akan melakukan koordinasi langsung dengan Kemendagri dan Bank Indonesia. “Saya akan bertemu dengan pimpinan BI untuk memastikan sumber data tersebut,” tambahnya.
Menanggapi tantangan itu, Menkeu Purbaya mempersilakan KDM untuk memeriksa langsung ke BI. Ia menegaskan bahwa data yang dimilikinya merupakan laporan resmi dari perbankan yang dilaporkan secara berkala ke pemerintah pusat.
Baca Juga: 200 Pedagang di Denpasar Rugi Besar Akibat Banjir, Gubernur Koster Siapkan Dana Ganti Rugi dari APBD
“Tanya saja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Selasa, 21 Oktober 2025.
Purbaya juga menegaskan dirinya tak pernah secara eksplisit menyebut Jawa Barat dalam laporannya. “Saya nggak pernah bilang punya Jabar berapa. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda,” katanya.
Ia menjelaskan, data tersebut berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia yang menampilkan laporan deposito dan giro milik pemerintah daerah secara nasional. “Kalau dia mau periksa, periksa sendiri. Itu dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap beberapa minggu sekali,” imbuhnya.
Sebelumnya, Purbaya mengklaim data miliknya memiliki kesamaan dengan data dari Mendagri Tito Karnavian. “Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito Senin pagi,” ungkapnya.