Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Pendaftaran Dimulai di Kelurahan Lateng dan Desa Kemiren

WartaJatim.CO.ID - Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah percontohan untuk program digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional.

Uji coba pendaftaran tahap awal dimulai pada Kamis (18/9/2025) di dua wilayah, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Banyuwangi, Penunjukan Banyuwangi sebagai pilot project digitalisasi bansos menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah meningkatkan transparansi serta ketepatan sasaran program bantuan.

Baca Juga: Wakil Bupati Bangkalan Tekankan Pentingnya Sinergi Pascasarjana UTM dan Pemda untuk Bangun SDM Unggul

Masyarakat bisa melakukan pendaftaran dengan dua metode yang telah disiapkan. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem aplikasi terintegrasi dengan data tersebut.

Kedua, warga dapat mendaftar melalui agen perlinsos yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan.

Saat ini tercatat ada sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator di tingkat desa dan kelurahan.

Baca Juga: Vanenburg Tantang Pemain Naturalisasi Garuda Muda U-23 Buktikan Kualitas di Kualifikasi Piala Asia 2026

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa para agen tersebut sudah dipersiapkan secara matang untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala saat mendaftar.

“Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK.

Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” kata Ipuk.

Baca Juga: Komnas HAM Kumpulkan Rekaman CCTV untuk Usut Kasus Kematian Affan Kurniawan

Selain melalui agen, warga juga dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk dibantu operator SIKS-NG. Operator ini bertugas menginput dan memvalidasi data kemiskinan yang masuk ke Kementerian Sosial.

Ipuk menambahkan, pemerintah daerah juga akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos tambahan.