Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Pendaftaran Dimulai di Kelurahan Lateng dan Desa Kemiren

Dengan keterlibatan mereka, diharapkan lebih banyak masyarakat yang layak mendapat bantuan tetapi selama ini belum terdata bisa terjangkau. Potensi jumlah agen di Banyuwangi pun bisa bertambah hingga 2.000 orang.

Baca Juga: Maruarar Sirait Tegaskan HIPMI Harus Profiling Anggota, Jangan Sampai KUR Perumahan Disalahgunakan

Menurut Ipuk, Banyuwangi telah siap sepenuhnya mendukung uji coba ini. Ia menilai tahap awal sangat penting untuk memetakan potensi hambatan sebelum program diterapkan secara nasional.

“Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini,” ujarnya.

Sementara itu, Rahmat Danu Andika dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menjelaskan bahwa uji coba saat ini hanya berlaku bagi warga Banyuwangi.

Baca Juga: Pramono Anung Rencanakan Memorial Fasilitas Umum Rusak Akibat Demo Agustus 2025

Setelah tahap awal di Lateng dan Kemiren, pendaftaran akan diperluas ke seluruh wilayah Banyuwangi mulai Oktober mendatang.

"Dari proses verifikasi dan formulasi nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan," jelas Andika.

Dalam proses pendaftaran, masyarakat diminta memberikan izin akses data agar pemerintah dapat melakukan verifikasi.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin Resmi Lepas Kontingen PMR ke Jumbara X Jawa Timur di Bumi Perkemahan Gresik

Apabila hasil verifikasi dirasa kurang sesuai, masyarakat bisa mengajukan sanggahan langsung melalui portal. Tim kemudian akan melakukan pengecekan ulang sebelum memberikan keputusan akhir.

Data hasil digitalisasi bansos ini nantinya akan menjadi dasar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun mendatang. Untuk tahun berjalan, penyaluran masih menggunakan data lama.

Andika menegaskan bahwa digitalisasi bansos diharapkan mampu memperbaiki sistem penyaluran bantuan.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tertibkan 155 Reklame Ilegal untuk Optimalkan PAD dan Wujudkan Ketertiban Kota

“Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” kata Andika. (gha)