Pemkab Bangkalan Perkuat Transparansi Layanan Publik Melalui Bimtek PPID Berskala Kabupaten di Aula Hotel Ningrat

Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin, mengingatkan bahwa komitmen keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada tataran slogan.

“Keterbukaan bukan basa-basi. Pemerintah harus betul-betul menjalankan fungsi PPID secara profesional, sesuai aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

Ia meminta PPID di setiap OPD untuk bekerja secara disiplin, mulai dari pembaruan daftar informasi publik hingga penyusunan SOP layanan yang sesuai ketentuan.

Baca Juga: Ramai Isu Keterlambatan Gaji Petugas MBG, BGN Pastikan Pembayaran Cair Paling Lambat Pekan Ini

Menurutnya, penyampaian informasi juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Ayu Saulina Ernalita, memaparkan urgensi pemahaman mendalam mengenai tugas dan fungsi PPID dalam mengelola informasi publik.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan informasi harus dilakukan melalui proses yang tepat, mulai dari pengumpulan, pendokumentasian, validasi, hingga pendistribusian informasi kepada masyarakat.

Baca Juga: Serapan Anggaran MBG Tembus 61 Persen, BGN Prediksi Kebutuhan Tambahan Rp29,5 Triliun di 50 Hari Terakhir

“PPID harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang sudah tervalidasi dan sesuai ketentuan. Jangan asal merilis tanpa proses yang benar,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa PPID harus mampu memberikan respons cepat dan prosedural terhadap laporan atau permohonan informasi dari masyarakat.

“Respons cepat dan prosedural terhadap laporan masyarakat adalah kunci pelayanan informasi yang baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan siap terbuka,” tambahnya.

Baca Juga: Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Ternyata Sering Merasa Kesepian, Polisi dan KPAI Soroti Kondisi Emosionalnya

Melalui penyelenggaraan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menunjukkan komitmennya untuk memperkuat budaya keterbukaan informasi publik.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun pola kerja pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Acara ini juga menjadi langkah nyata menuju terbentuknya pemerintahan yang semakin inklusif dan dipercaya publik. (gha)