• Sabtu, 18 April 2026

Pemkab Bangkalan Perkuat Transparansi Layanan Publik Melalui Bimtek PPID Berskala Kabupaten di Aula Hotel Ningrat

Photo Author
Ghany Ulyasalim, Wartajatim.co.id
- Senin, 17 November 2025 | 05:15 WIB
Pemkab Bangkalan Perkuat Kapasitas PPID Lewat Bimtek sebagai Upaya Mendorong Pemerintahan Terbuka (Foto: bangkalankab.go.id)
Pemkab Bangkalan Perkuat Kapasitas PPID Lewat Bimtek sebagai Upaya Mendorong Pemerintahan Terbuka (Foto: bangkalankab.go.id)

“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas atau slogan. Ini adalah ruh pelayanan pemerintah daerah. Semakin terbuka pemerintah, semakin tinggi kepercayaan masyarakat,” ujar Wabup.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun Kabupaten Bangkalan belum memiliki Komisi Informasi Daerah, peran PPID harus tetap berjalan optimal di seluruh OPD dan kecamatan.

Baca Juga: Legislator Puguh Jatim Dorong Kemandirian Pangan, Tinjau Pelatihan Hidroponik di Pakisjajar

Wabup menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan hak masyarakat terhadap informasi dapat terpenuhi dengan baik dan mudah diakses publik.

“Kita harus memaksimalkan fungsi PPID agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan mudah diakses. Informasi publik tidak boleh ditutup-tutupi,” tegasnya.

Ia menuturkan bahwa program pemerintah tidak akan diterima masyarakat bila tidak disertai dengan transparansi yang konsisten.

Baca Juga: Larang Dwifungsi? MK Resmi Hapus Celah Penugasan Kapolri bagi Polisi Aktif di Lembaga Sipil

Kepala Dinas Kominfo Bangkalan, Zainal Alim, menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek ini menjadi wadah strategis untuk meningkatkan pemahaman PPID terkait regulasi dan mekanisme layanan informasi publik.

Ia menilai bahwa profesionalisme pengelola informasi sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“PPID harus tampil lebih profesional, paham standar layanan, serta sigap dalam menyampaikan informasi publik. Ini penting agar pemerintah semakin dipercaya masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga: RS Yarsi Rawat 15 Korban Bom SMAN 72, 13 Siswa Alami Gangguan Pendengaran Akibat Ledakan di Masjid

Dalam penyampaian materi, narasumber pertama Fadhur Rosi menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, budaya transparansi tidak hanya dibangun melalui kerja pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam meminta informasi dan melakukan pengawasan.

Ia juga menegaskan bahwa peran PPID sangat penting dalam memastikan informasi yang diterima masyarakat adalah data yang benar dan tidak menimbulkan peluang penyebaran hoaks.

Baca Juga: Ledakan Misterius di SMAN 72 Jakarta: Total 54 Korban, Terduga Pelaku Remaja 17 Tahun Tengah Dioperasi

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Novia Rizky Amelia

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X