DPRD Kota Malang Soroti Penurunan Pendapatan dan Membengkaknya Belanja Pegawai dalam Pembahasan APBD 2026

Hal ini berpengaruh pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan, jaringan utilitas, serta irigasi yang membutuhkan dukungan anggaran cukup besar.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ultimatum BGN: Anggaran MBG Tak Terserap Oktober Akan Ditarik, Presiden Prabowo Restui

Karena itu, Banggar mendorong pemerintah daerah untuk memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat pengawasan guna menekan potensi kebocoran PAD, serta mengoptimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi meningkatkan kemandirian fiskal.

Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa meningkatnya belanja pegawai terjadi karena adanya penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jumlahnya cukup besar.

Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga tengah mempersiapkan kebijakan terkait pengangkatan ASN paruh waktu.

Baca Juga: Pabrik Narkoba di Apartemen Bekasi Terbongkar, Polisi Amankan 21 Kg Tembakau Sintetis Senilai Rp21 Miliar

Wali Kota Wahyu Hidayat juga mengakui bahwa berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan.

Untuk itu, Pemkot Malang memilih langkah efisiensi dengan memangkas beberapa kegiatan operasional seperti kunjungan kerja dan rapat yang dilaksanakan di luar kantor.

“Namun demikian, dapat kami pastikan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dikurangi adalah yang sifatnya dapat diminimalkan, tanpa mengganggu layanan publik secara keseluruhan,” ujar Wali Kota Wahyu Hidayat.

Baca Juga: Misteri Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Bongkar Fakta Janggal dan Minta Kasus Ditangani Bareskrim Polri

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa Pemerintah Kota Malang akan menyampaikan tanggapan resmi atas laporan Banggar DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (gha)