Dasco Minta Maaf di Depan Mahasiswa, DPR Akui Keliru Jalankan Tugas dan Siap Hentikan Tunjangan Perumahan

wartajatim.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan DPR RI dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan bersama sejumlah organisasi kepemudaan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 3 September 2025.

“Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” ucap Dasco di hadapan para mahasiswa.

Baca Juga: Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Pastikan Adies Kadir Tak Lagi Terima Hak Keuangan DPR

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, permintaan maaf tersebut tidak berhenti pada ucapan semata.

Ia memastikan DPR akan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan nyata dalam waktu dekat.

Dasco memaparkan beberapa langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan DPR. Salah satunya adalah penghentian tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025.

“Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus tunjangan perumahan dihentikan sejak 31 Agustus 2025,” jelasnya.

Baca Juga: Maruarar Sirait Tegaskan HIPMI Harus Profiling Anggota, Jangan Sampai KUR Perumahan Disalahgunakan

Selain itu, DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri, serta melakukan efisiensi kunjungan di dalam negeri.

Dasco menambahkan bahwa proses reformasi di DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, agar lembaga legislatif menjadi lebih baik dan transparan.

“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadikan DPR yang lebih baik dan transparan,” imbuhnya.

Tak hanya soal internal DPR, Dasco juga menyebut beberapa agenda penting yang perlu dibahas bersama pemerintah, seperti pembentukan tim investigasi dugaan makar, pembahasan RUU Perampasan Aset, hingga tuntutan pengurangan beban pajak.

Baca Juga: Ketua Banggar DPR Siap Tindaklanjuti Arahan Prabowo Cabut Tunjangan Perumahan Anggota Dewan