• Sabtu, 18 April 2026

KPK Pastikan Kasus Google Cloud Tetap Berlanjut Meski Nadiem Makarim Ditahan Kejagung

Photo Author
Novia Rizky Amelia, Wartajatim.co.id
- Rabu, 24 September 2025 | 11:07 WIB
KPK pastikan kasus Google Cloud yang menjerat Nadiem Makarim tetap berjalan dan siap berkoordinasi dengan Kejagung. (kejaksaan.go.id)  (kejaksaan.go.id)
KPK pastikan kasus Google Cloud yang menjerat Nadiem Makarim tetap berjalan dan siap berkoordinasi dengan Kejagung. (kejaksaan.go.id) (kejaksaan.go.id)

wartajatim.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak akan berhenti.

Kepastian ini muncul meski Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, kini tengah menjalani penahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus terpisah terkait pengadaan laptop Chromebook.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa proses hukum kedua perkara tetap berjalan sesuai jalurnya masing-masing.

“Penyelidikan perkara terkait pengadaan Google Cloud di KPK masih lanjut dan berprogress,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Baca Juga: Sinergi KPK dan Kejagung: Penyelidikan Dugaan Korupsi Google Cloud Tidak Terhambat Penahanan Nadiem

Ia menambahkan, jika KPK kembali membutuhkan keterangan Nadiem, koordinasi dengan Kejagung akan dilakukan. Hal itu dinilai penting agar tidak ada hambatan dalam pemeriksaan saksi kunci.

“Tidak ada kendala [untuk pemeriksaan], hal itu bisa dikoordinasikan. Sehingga penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di KPK maupun Kejagung sama-sama bisa berjalan efektif,” tegasnya.

Sebelumnya, pada 7 Agustus 2025, Nadiem sudah diperiksa KPK selama sembilan jam di Gedung Merah Putih. Pemeriksaan tersebut menelisik lebih jauh soal teknis, anggaran, dan alasan penggunaan layanan Google Cloud yang digagas saat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Ditahan Kejagung, Nadiem Makarim Bantah Korupsi Chromebook Rp1,98 Triliun dan Tegaskan Integritas

Kasus ini menjadi sorotan karena terkait program digitalisasi pendidikan dengan nilai anggaran yang besar. Transparansi dan akuntabilitas publik menjadi taruhannya, sehingga KPK menekankan perlunya sinergi antar-penegak hukum agar proses penyidikan tidak saling tumpang tindih.

Dengan langkah ini, KPK ingin memastikan bahwa penegakan hukum berjalan efektif dan tetap menjunjung asas kepastian hukum, meskipun melibatkan sosok yang sama dalam dua kasus berbeda.

(FN)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Novia Rizky Amelia

Sumber: promedia

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X