Konsumsi Gula Rafinasi Rugikan Petani, DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan

wartajatim.CO.ID – Polemik peredaran gula kristal rafinasi (GKR) kembali mencuat. DPR RI menegaskan pemerintah harus memperketat pengawasan distribusi gula rafinasi agar tidak sampai dikonsumsi rumah tangga.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Yohan, menilai penggunaan gula rafinasi yang seharusnya hanya untuk industri makanan, minuman, dan farmasi, kini justru mulai bocor ke pasaran. Kondisi tersebut dinilainya mengancam keberlangsungan petani gula lokal.

“Komisi IV DPR mendorong pemerintah agar lebih ketat lagi melakukan pengawasan peredaran gula rafinasi, jangan sampai menjadi konsumsi rumah tangga karena akan merugikan para petani gula,” kata Yohan, Jumat (12/9/2025).

Baca Juga: Jaga Harga Minimal Rp14.500 per Kg, Pemerintah Siapkan Rp1,5 Triliun untuk Penyerapan Gula Petani

Menurutnya, harga gula rafinasi yang lebih murah membuat masyarakat lebih tergoda membelinya dibandingkan gula lokal hasil produksi petani tebu. Jika hal ini terus terjadi, gula lokal tidak akan mampu bersaing di pasaran.

“Masyarakat tentu akan memilih untuk membeli gula rafinasi, akibatnya, gula lokal yang menyerap dari petani tebu tidak bisa bersaing dan ini merugikan petani gula kita karena harga tebu yang murah,” tambahnya.

Ahmad Yohan mendesak pihak-pihak terkait, termasuk kementerian dan aparat penegak hukum, untuk segera memperkuat pengawasan distribusi. Ia mengingatkan bahwa gula rafinasi memiliki aturan tegas mengenai peruntukannya.

Baca Juga: Danantara Kucurkan Rp1,5 Triliun untuk Serap Gula Petani, Bapanas Tegaskan Larangan Jual di Bawah HAP

“Gula rafinasi jelas peruntukannya bagi industri makanan minuman, tidak boleh gula rafinasi jadi konsumsi rumah tangga,” tegas politisi PAN itu.

Senada dengan Yohan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah juga sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Ia mengakui masih ada potensi kebocoran distribusi GKR yang harus segera ditangani.

“Kami melakukan evaluasi menyeluruh bersama kementerian atau lembaga serta aparat terkait, menindaklanjuti isu GKR rembes ke pasar,” ujar Zulhas pada Kamis (11/9/2025).

Baca Juga: Petani Tebu Terancam! Impor Gula dan Etanol Bebas Kendali, Stok Panen Lokal 100 Ribu Ton Tak Terserap Pasar

Ketua Umum PAN itu menambahkan, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan gula dengan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan petani gula di tengah tantangan pasar.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, DPR dan pemerintah berharap petani gula lokal tidak semakin tertekan akibat masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi rumah tangga.