Anggota DPR RI Harris Turino Dorong Pemerintah Jaga Transparansi di Tengah Arah Baru Kebijakan Ekonomi Nasional

WartaJatim.CO.ID - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menilai kebijakan fiskal dan moneter Indonesia di bawah pemerintahan baru tengah memasuki fase penting.

Ia menilai, negara kini kembali aktif menggerakkan roda ekonomi, namun tetap harus menjunjung disiplin serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan.

Dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025, politisi PDI Perjuangan tersebut mengulas secara terbuka sejumlah isu strategis.

Baca Juga: Legislator Jatim Puguh Wiji Pamungkas Apresiasi Langkah Akademi Buah Nusantara (ABN) Cetak SDM Unggul di Sektor Buah Nusantara

Di antaranya penggelontoran dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank umum, perbedaan pandangan ekonomi antara Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga pandangannya terhadap utang negara dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

Menurut Harris, keberanian fiskal pemerintah layak diapresiasi, namun harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan komunikasi publik yang baik.

“Negara harus hadir, tapi tidak boleh menelan pasar. Itulah ekonomi Pancasila,” ujarnya.

Terkait kebijakan penyaluran dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank umum, Harris menilai langkah tersebut tepat secara teori makroekonomi. Menurutnya, ketika likuiditas di sistem keuangan menurun, negara memang perlu turun tangan.

“Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga enam kali, tapi bunga kredit tidak kunjung turun. Artinya, transmisi moneter ke sektor riil belum terjadi,” jelasnya.

Baca Juga: Soroti Fenomena Paradox in Teaching, Puguh Wiji Pamungkas: Ini Bahaya Bagi Masa Depan Pendidikan Kita

Ia berharap tambahan dana tersebut dapat mendorong penyaluran kredit dan menggerakkan aktivitas ekonomi.

Namun, ia mengingatkan bahwa dana tersebut bersumber dari rakyat, sehingga pengawasan harus diperketat.

“Kalau penyalurannya salah, risikonya ditanggung masyarakat,” katanya.

Dari sisi hukum, Harris memastikan kebijakan itu tidak melanggar aturan karena telah diatur dalam APBN 2026 yang memperbolehkan pemindahan dana dari Bank Indonesia ke bank mitra pemerintah.