Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional Digitalisasi Bantuan Sosial, Warga Antusias Sambut Sistem Pendaftaran Baru

Warga juga turut merasakan harapan baru melalui sistem digital. Maryati, seorang buruh tani berusia 60 tahun asal Desa Kemiren, berharap mekanisme ini dapat menjadikannya penerima bantuan setelah sekian lama belum pernah terdaftar.

Baca Juga: Data LPS Ungkap Capaian Positif Triwulan I 2025, Purbaya Yudhi Dinilai Siap Kelola Fiskal Nasional

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut hadir dalam uji coba di dua lokasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan awal berjalan lancar, dengan warga yang mendaftar baik secara mandiri maupun melalui agen perlinsos.

Ipuk berharap sistem baru ini dapat menjangkau seluruh masyarakat sehingga tidak ada warga yang tertinggal.

Sejumlah pejabat pusat juga hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, serta pejabat dari Kementerian Sosial, Kominfo, dan Kemenpan RB.

Baca Juga: Tradisi Reshuffle Kabinet RI: Kisah Sri Mulyani Keluar Masuk Pemerintahan Sejak Era SBY Hingga Prabowo

Mekanisme pendaftaran digital bansos dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos yang terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kedua, melalui agen perlinsos yang jumlahnya sekitar 500 orang di Banyuwangi, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), hingga operator desa dan kelurahan.

Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, Tubagus Nugraha, menjelaskan bahwa setelah uji coba di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng selesai, pendaftaran digital bansos di Banyuwangi akan diperluas pada Oktober 2025.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp198 Miliar untuk Magang Nasional 20.000 Fresh Graduate dengan Gaji UMP 6 Bulan

"Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan," jelas Tubagus.

Data hasil digitalisasi ini rencananya akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun 2026.

Sementara itu, penyaluran bansos di tahun 2025 masih mengacu pada data lama dengan mekanisme sebelumnya. (gha)