Presiden Prabowo Bantah RUU TNI untuk Kembalikan Dwifungsi, "Hanya Perpanjang Usia Pensiun"

WartaJatim.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto membantah keras anggapan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang tengah dipersiapkan bertujuan untuk mengembalikan dwifungsi TNI.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (6/3/2025), Prabowo menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU tersebut.

Ia menyebut hal itu semata-mata untuk mengatasi masalah pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat di tubuh TNI akibat batas usia pensiun yang berlaku saat ini.

"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena, dalam berapa tahun itu Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis," jelas Prabowo, dikutip dari video yang diunggah di YouTube Najwa Shihab pada Senin (7/4/2025).

Baca Juga: Rapat Tertutup DPR di Hotel Mewah Picu Kontroversi, Begini Klarifikasi Puan Maharani Soal RUU TNI

"Waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis, gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun?"

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa tujuan utama dari RUU TNI yang diajukan adalah untuk mengatur perpanjangan masa jabatan perwira tinggi melalui penyesuaian batas usia pensiun.

Menurut Prabowo, pergantian pemimpin yang terlalu cepat dalam tubuh TNI tidak ideal untuk kelangsungan organisasi dan konsistensi kebijakan pertahanan.

"Jadi, saya mohon kalau bisa inti dari RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi," tambahnya.

Baca Juga: 7 Tuntutan Utama dalam Penolakan RUU TNI yang Harus Kita Ketahui!

Keterangan Prabowo ini muncul di tengah kontroversi pembahasan RUU TNI yang dinilai oleh berbagai kalangan terlalu tergesa-gesa.

Sejumlah pihak, termasuk pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil, sebelumnya menyuarakan kekhawatiran terhadap RUU tersebut.

Mereka menilai ada potensi kembalinya dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru, di mana militer terlibat tidak hanya di bidang pertahanan, tetapi juga dalam pemerintahan dan politik.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Presiden Prabowo dengan tegas menolak anggapan bahwa RUU TNI bertujuan untuk mengembalikan dwifungsi. Ia menyebut kekhawatiran tersebut sebagai hal yang tidak berdasar.