WartaJatim.CO.ID - Aksi demo buruh di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025), mendapat dukungan dari berbagai elemen. Tidak hanya ribuan buruh, ratusan mahasiswa dan sekitar 120 pelajar dari tingkat SMA hingga STM ikut bergabung dalam barisan aksi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa keikutsertaan mahasiswa tidak boleh dipandang negatif. Ia menilai mahasiswa justru menjadi bagian penting dari perubahan sosial dan demokrasi di Indonesia.
“Terima kasih sama mahasiswa, jadi jangan di-framing mahasiswa itu akan melakukan kekerasan, tidak. Mahasiswa itu gerakan moral, buruh adalah gerakan ekonomi, kita akan bergabung bersama,” kata Said Iqbal di kawasan Senayan. Selain mahasiswa, Said Iqbal juga menyoroti kehadiran para pelajar dalam aksi ini.
Baca Juga: KPI Berduka Atas Wafatnya Affan Saat Demo Jakarta, Ingatkan Media Jaga Akurasi Informasi
Meski belum memiliki organisasi resmi, ia menilai mereka juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. “Siswa sekolah itu, teman-teman STM, SMA memang belum ada organisasinya, mereka ingin menyampaikan aspirasi dengan caranya,” ucapnya.
Iqbal menambahkan, pelajar sebagai generasi muda bangsa tidak seharusnya diprovokasi untuk bertindak di luar kendali. Ia mengingatkan agar aparat tidak bersikap represif dalam menghadapi mahasiswa maupun pelajar yang turun ke jalan.
“Biasa saja lah, menghadapi mahasiswa, menghadapi pelajar, menghadapi STM, jangan berlebihan, jangan dilarang, anak muda makin dilarang, makin ditantang,” ujarnya.
Menurutnya, aparat lebih baik mengedepankan pendekatan persuasif. Ia juga mengimbau para pelajar dan mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat.
“Mereka sadar nasib mereka setelah sekolah mau diapakan, tapi kami imbau kawan-kawan pelajar, mahasiswa yang hari ini ada aksi, tetap damai, tetap anti kekerasan,” tandasnya.
Dalam aksi kali ini, buruh membawa enam tuntutan utama. Pertama, menghapus sistem outsourcing. Kedua, menolak kebijakan upah murah. Ketiga, mendesak kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen.
Baca Juga: Polisi Periksa 7 Anggota Brimob Usai Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Saat Demo Jakarta
Keempat, mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang aturan outsourcing. Kelima, meminta pemerintah menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membentuk satgas khusus.
Terakhir, mendorong reformasi pajak dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. Kehadiran mahasiswa dan pelajar dalam aksi buruh ini dinilai memperkuat solidaritas lintas generasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan masa depan bangsa.
Artikel Terkait
Merespon Aksi Demo yang Marak Beberapa Waktu Terakhir, Prabowo: Demo Itu Murni atau Ada yang Bayar?
Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa di Demo Tuntut Mundur Bupati Pati
Demo Besar di Pati: Ribuan Warga Desak Bupati Sudewo Mundur Usai Naikkan PBB hingga 250 Persen
PCO Soal Demo Ricuh di DPR: Bebas Berpendapat Boleh, Tapi Jangan Merusak
Komdigi Panggil TikTok dan Meta, Soroti Disinformasi Pemicu Ricuh Demo DPR