“Aksi hari ini adalah bentuk solidaritas terhadap Pesantren Al Khoziny yang sedang dipertaruhkan legalitasnya oleh negara,” ujar Riki kepada wartawan di sela-sela aksi.
“Pernyataan yang muncul dari legislatif telah membentuk opini seolah-olah terjadi pelanggaran berat di tubuh pesantren tersebut,” tambahnya.
Menurut Riki, pandangan seperti itu berpotensi merusak citra pesantren di mata publik. Ia juga menilai, sorotan terhadap dugaan pelanggaran di Al Khoziny terasa tidak seimbang dibandingkan dengan penanganan kasus besar lainnya di Indonesia.
“Kalau bicara soal pelanggaran berat, apa kabar dengan tragedi Kanjuruhan? Apa kabar pelanggaran HAM yang belum terselesaikan? Hal-hal besar itu seringkali tak ditindak tegas, tapi mengapa pesantren justru yang menjadi sasaran?” ujarnya.
Latar Belakang Pernyataan Atalia
Sebelumnya, Atalia Praratya sempat menyinggung pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan dana publik. Dalam pernyataan resminya pada Jumat (10/10), ia menyoroti usulan penggunaan APBN untuk membangun ulang Pondok Pesantren Al Khoziny yang ambruk pada akhir September lalu.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, negara memang bertanggung jawab atas pendidikan keagamaan. Namun, ia menilai setiap kebijakan publik harus tetap menjunjung prinsip keadilan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” tuturnya.
Baca Juga: Tangis Duka di Sidoarjo: Kisah Haru Kakak Selamatkan Adik Saat Ponpes Al Khoziny Ambruk
Pernyataan itulah yang kemudian memicu gelombang reaksi dari sejumlah kelompok santri di berbagai daerah, termasuk di Bandung. Mereka menilai, Atalia gagal menunjukkan empati terhadap korban tragedi Al Khoziny yang kehilangan santri dan fasilitas pendidikan akibat ambruknya bangunan pesantren.
Respons dan Dampak Sosial
Aksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut berjalan tertib tanpa insiden berarti. Namun, reaksi publik di media sosial terus bergulir. Sejumlah tokoh masyarakat menilai, polemik ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di tengah situasi duka.
Artikel Terkait
Tragedi Ponpes Al Khoziny: 65 Korban Tewas, 17 Teridentifikasi — Polisi Tunggu BNPB Sebelum Tindak Hukum
9 Hari Evakuasi Ponpes Al Khoziny: 67 Santri Tewas, Polda Jatim Siapkan Langkah Hukum
AHY dan Menag Gerak Cepat Usai Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk, Ungkap Fakta Izin Bangunan Miris
Kisah Nyata di Balik Tragedi Ponpes Al Khoziny: Salat di Bawah Puing hingga Sadar Setelah Tiga Hari
Setelah Musala Ambruk, Pemerintah Siapkan Dana APBN untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo
Runtuhnya Ponpes Al-Khoziny: Pemerintah Siap Bangun Ulang Pakai Dana APBN, DPR Minta Kajian Ulang