Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian Tinjau Pelayanan PBG Cepat di MPP Siola Surabaya

WartaJatim.CO.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola di Surabaya pada Jumat (17/10/2025).

Kunjungan ini turut didampingi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, serta Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, untuk meninjau langsung berbagai fasilitas pelayanan yang tersedia di MPP tersebut.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kota Surabaya, Salah satu fokus utama kunjungan adalah menilai proses pelayanan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk renovasi rumah dan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Baca Juga: Panen Raya Ala BRInita: Urban Farming BRI Peduli Dorong Ketahanan Pangan Kota dan Ekonomi Warga

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai, kecepatan pengurusan PBG di MPP Siola menjadi yang tercepat dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, dengan waktu proses hanya sekitar 15 menit.

“Tadi kami hitung waktunya, kami muter (melihat pelayanan lainnya) lalu balik lagi kira-kira 15 menit lebih 20 detik dan kami menemukan (pengurusannya) sudah selesai. Jadi selamat kepada Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) dan kepala dinasnya, mampu membuat pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, dan tidak ada pungli, bahkan gratis ya,” kata Menteri Maruarar.

Mendagri Tito Karnavian menambahkan, kehadiran MPP Siola sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memungkinkan berbagai layanan publik terkonsentrasi dalam satu tempat, sehingga tidak perlu berpindah-pindah kantor yang memakan waktu.

Baca Juga: Anggota DPR RI Harris Turino Dorong Pemerintah Jaga Transparansi di Tengah Arah Baru Kebijakan Ekonomi Nasional

“Maka, adanya MPP ini, semua outlet-outlet untuk membuat paspor, Dukcapil, membuat KK, termasuk pengurusan PBG itu semua di sini,” ucap Tito.

Tito juga menyampaikan data terbaru bahwa sudah ada 289 MPP di seluruh Indonesia, dengan 35 di antaranya berada di Jawa Timur, sementara masih ada tiga kabupaten/kota yang perlu didorong untuk membentuk MPP serupa.

Ia menekankan, keberadaan MPP memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, jelas proses pembayarannya, serta mengurangi praktik korupsi, sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik.

Baca Juga: Soroti Fenomena Paradox in Teaching, Puguh Wiji Pamungkas: Ini Bahaya Bagi Masa Depan Pendidikan Kita

Untuk meningkatkan kualitas MPP di seluruh Indonesia, Tito menjelaskan pentingnya integrasi layanan publik menggunakan platform digital agar proses administrasi tidak terpisah-pisah antara pemerintah pusat dan daerah.

“Misalnya mengenai (PBG), sebelum menuju ke PBG itu ada beberapa persyaratan, biasanya persetujuan teknis (pertek) dari PUPR, nah ini yang perlu dikoneksikan. Kemudian PUPR juga ada program nasional SIMBG, nah ini perlu juga dikoneksikan ke daerah-daerah supaya nggak parsial."